DPRD Bolsel Gelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

by -1 views

ADVERTORIAL,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan gelar Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .

Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Panango, Selasa (11/06/2024) hari ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Ir.Arifin Olii.

Pada Sidang Paripurna tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru S.Ag menyampaikan bahwa Badan Anggaran DPRD dapat memahami dan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

“Badan Anggaran DPRD menerima Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa catatan sebagai evaluasi dan perbaikan ke depan,” tegas Ketua Banggar DPRD Bolsel ini.

Sementara itu, Bupati H.Iskandar Kamaru, S.Pt,M.Si, dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan DPRD atas Ranperda tersebut selain merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan Daerah selama satu tahun, juga sebagai salah satu syarat pelaksanaan perubahan APBD tahun 2024.

“Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerinta Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diterima dan dipahami oleh DPRD selaku representasi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya, terhadap seluruh pandangan, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Banggar dan seluruh Fraksi di DPRD baik pada saat pembahasan sampai dengan penyampaian pendapat akhir akan dicatat sebagai bagian terpenting dalam peningkatan tatalaksana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini ke depannya,” jelas Bupati.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Bolsel ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang, semoga sinergitas ini terus terjalin dengan baik sehingga komitmen kita terhadap pelaksanaan APBD benar-benar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terkait beberapa catatan hasil Pemeriksaan BPK, akan segera ditindaklanjuti guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan komperhensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”tutup Top eksekutif Bolsel ini.

 

Aspriadi Paputungan