ADVERTORIAL– Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Sulut tahun anggaran 2023, digelar di Gedung Kantor BPK-RI, Kota Manado, Jumat (03/05/2025) hari ini.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan H.Iskandar Kamaru,S.Pt,M.Si dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus bersinergi hingga Bolsel sukses meraih opini WTP ke-10 secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, Pemkab Bolsel berhasil meraih opini WTP dari BPK-RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, ini juga membuktikan sinergitas, kerja keras dan tanggung jawab kita semua, baik jajaran eksekutif maupun pihak legislatif demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Bupati Iskandar Kamaru.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, dimana atas capaian prestasi ini, kedepan harus dipertahankan.
“Meraih opini WTP secara berturut-turut untuk ke-10 kalinya tidaklah mudah, perlu ada komitmen dan sinergitas yang kuat semua pihak, ini kedepan harus kita pertahankan,”ungkap Wabup Deddy Abdul Hamid.
Sementara itu, Kepala BPK RI Sulut Arief Fadillah, menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang sudah berhasil meraih dan mempertahankan Opini WTP.
“Selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang telah berhasil meraih opini WTP berdasarkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, memang diakui ada kendala-kendala yang terjadi dalam pelaporan termasuk dari Aplikasi maupun kendala lainnya, dimana pemeriksaan atas LKPD sudah merupakan tugas konstitusi BPK, dan Pemkab Bolsel telah meraih Opini WTP untuk yang ke-10 kalinya,”ujar Arief Fadillah.
Lanjut dijelaskannya bahwa opini WTP telah menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota-se-Sulut atas kualitas laporan keuangan.
“Opini WTP telah menunjukkan komitmen pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yang tidak luput dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan, dan terkait hasil temuan-temuan yang ada, kami berharap agar segera diminimalisir dan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah diserahkannya LHP,”tegas Arief Fadillah.
Acara penyerahan LHP dihadiri seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Keuangan se-Kabupaten/Kota se-Sulut serta para tamu dan undangan.
Aspriadi Paputungan
